Minggu, 22 April 2012

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI MASALAH KEJAHATAN

 BY.SWILLSOND M.M.KWALIK



       PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN KRIMINOLOGIS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR SEMARANG) ( 1996 1. PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DIPOLRESTA MALANG) ( 1992) 2. PERANAN ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN TRENGGALEK) ( 1991) PERANAN DAN UPAYA SATUAN RESERSE DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MOJOKERTO) ( 1993) 1. PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KASUS PENIPUAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR) ( 1996) 2. PERANAN KORBAN KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ( 1997) 3. PERANAN KORBAN TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG) ( 1991) 4. PERANAN PROVOST DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI KALANGAN MILITER ( 1993) 5. PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG) ( 1997) 6. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG) ( 1996) 7. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES JEMBER) ( 1996) 8. PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI MALANG) ( 1995) 9. PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS MEREK DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA ( 1997) 10. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN ( 2002) 11. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN ( 2003) 12. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BESAR KECILNYA BENDA DALAM PERKARA SIER LALU LINTAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN DAN KEJAKSAAN NEGERI MALANG) ( 1992) 13. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG) ( 1994) 14. PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONEKSITAS DAN MAHKAMAH MILITER (STUDI DI MAHKAMAH MILITER 11 – 08 JAKARTA) ( 1994) 15. PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA BESERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG) ( 1990) 16. REALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI WILAYAH YURIDIKSI PN GRESIK) ( 1994) 17. RELATIVITAS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PARA REMAJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 1989) TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA ABRI DAN PROSES PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI POM DAM IX UDAYANA) ( 1996) TINJAUAN HUKUM MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA DAN ANGGOTA TNI DI KOREM 061/SURYAKARTA BOGOR ( 2002) TINJAUAN ATAS PASAL 534 KUHP DALAM KAITANNYA DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DEWASA INI (STUDI DI KOTAMADYA MALANG ( 1993) 1. UPAYA PENYIDIK DALAM MEMPEROLEH BARANG BUKTI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG) ( 1993) 2. UPAYA POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KHUSUSNYA DIKALANGAN GENERASI MUDA ( 45 2001) 3. USAHA POLRI DI DALAM MENCEGAH KUANTITAS ALKOHOL DAN MENGURANGI DAMPAK NEGATIF YANG TIMBUL (STUDI KASUS DI POLRESTA DAN PN MALANG) ( 1993) TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DALAM PEMBUATAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA LOGO UMP Paper ini merupakan tugas akhir Program Sarjana Hukum OLEH : BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut dan berkesinambungan serta selalu ditingkatkan pelaksanaannya, guna memenuhi dan meningkatkan kebutuhan penduduk tersebut berjalan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat seiring dengan baik dan meningkaatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, menarik serta mengundang resiko pencemaran dan perusakan yang disebabkanoleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Untuk mencegah kemerosotan lingkungan dan sumber daya alam dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap terpelihara keberadaan dan kemampuan dalam mendukung berlanjutnya pembangunan, maka setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam tersebut. (Husin, 1992 : 1).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar